Oleh : Jimmy Agung Silitonga (*)

(Tulisan ke-1)

Abstrak

Industri baik Jasa maupun Barang seperti halnya Industri modern pasca Revolusi Industri seharusnya menerapkan manajemen Industrial yang baik guna memenuhi tingkat efisiensi dan efektifitas berdasarkan Pedoman Tata Kelola yang Baik dan Benar atau Good Corporate Governance (GCG).

Fungsi dan identifikasi ini menjadi kajian atas aktualisasi standar risiko yang berkembang dari pelaksanaan : Plan, Do, Check and Action pada manajemen Industrial yang mencoba mengambil peran adaptif dan compliance di era SDGs (Sustainable Development Goals).

Kata kunci : Manajemen Kontrak, Energi, Asesmen, Industri Hulu, Industri Hilir, Pedoman Tata Kelola, GCG, Sustainable Development Goals.

Kontrak sebagai bagian dari kehidupan manusia, utamanya dilakukan dalam penerapan hubungan bisnis sebagai entitas (artificial intelligent).

Kontrak (Black Law Dictionary 5th Edition, 1979, p.291) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh minimal dengan adanya dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih kewajiban (prestasi). Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.

Manajemen Kontrak dalam pemahaman Sistem Hukum Anglo Saxon oleh Black Law Dictionary bagi aktivitas Kontrak Dagang Komersil, dapat dipahami sebagai suatu bentuk siklus yakni kontrak dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan interpretasi hokum oleh ke – 34 (tiga puluh empat) unsur-unsur atau elemen-elemen di dalam suatu kontrakraktual (perjanjian). Hal ini bila diinterpretasikan ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang menganut Sistem Hukum Civil Law, harus memenuhi 4 (empat) elemen sebagai suatu syarat utama yakni : Adanya Kesepakatan, Kecakapan Para Pihak, Objek Benda yang diperjanjikan, dan Memenuhi sebab halal atau legal.

Berikut dalam komparasi perbandingan syarat suatu perjanjian sebagai Term of Reference antar Sistem Hukum yang diwakili oleh Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Civil Law.

Berbicara mengenai permodelan kontrak bisnis, ada 2 (dua) permodelan kontrak komersial bisnis melalui pendekatan atas perkiraan biaya, yakni :

  1. Biaya Tetap
  • Terdiri atas :
  1. Fixed Total Cost
  2. Fixed Unit Price
  3. Fixed Price with Incentive
  4. Fixed Price with Adjustment
  5. Biaya Berjalan (Cost Reimburseable / CR)
  • Terdiri atas :
  1. CR with Fixed Fee
  2. CR with Percentage Fee
  3. CR with Incentive Fee
  4. CR with Award Fee
  5. Time and Materials

Di dalam kehidupan sehari – hari, manusia tidaklah lepas dari peran dan fungsi manajemen. Mary Parker Follet mengartikan manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengarahkan (dan memotivasi) seseorang atau orang lain. Hal ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sejatinya manusia mampu melakukan melakukan fungsi manajerial dalam kehidupannya sebagai pembelajaran kontinuitas dari kehidupan yang memenuhi tahapan : Plan, Do, Check, dan Action. Manusia sebagai seorang manajerial modern, menurut Purnomo Yoesgiantoro, manusia modern wajib memiliki kemampuan manajerial “Helicopter View”. Hal inilah yang juga membawa manusiadalam kehidupannya sebagai bagian dari Pranata Sosial yang juga menjadi bagian dari lingkungan strategis (“Lingstra”), yang mana Industri masuk ke dalam lingkup tersebut.

Definisi Manajemen Kontrak sebagai Manajemen Perjanjian juga digambarkan oleh Bank Dunia sebagai suatu siklus yang terdiri atas 3 (tiga) bagian utama yakni :

  1. Manajemen Kerjasama atau Partnership Management
  2. Manajemen Jasa Pengelolaan atau Service Delivery Management; dan
  3. Administrasi Kontrak atau Contract Administration.

Dalam suatu kontrak manajemen hendaknya diperlukan suatu mitigasi atas risiko yang sudah dapat diperkirakan sebagai suatu bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) (atau Work, Planning, and Budgeting / WPB) suatu Proyek di Perusahaan baik di Industri sektor Jasa dan Barang (Manufaktur). Mitigasi Manajemen Kontrak tersebut dapat memperhatikan potensi risiko atas 2 (dua) hal :

  1. Jenis Risiko
  2. Risiko Produk
  3. Risiko Pasar
  4. Risiko Hukum
  5. Risiko Sumber Daya
  6. Risiko Keuangan
  7. Risiko Lingkungan (SDGs)
  8. Sebab dan Akibat Risiko
  9. Harga Pengadaan
  1. Pembengkakan Biaya
  2. Keterlambatan
  3. Intervensi Pemerintah
  4. Permasalahan Lingkungan
  5. Tantangan Kolateral

Untuk mengatasi risiko tersebut, dapat diatasi dengan adanya assessment berdasarkan matriks dan studi kasus sebagai kajian risiko (utamanya hukum, point A3 diatas). Salah satu alat uji assessment risiko ini adalah penggunaan matriks Boston Assessment.

Berbicara mengenai Energi (termasuk pemahaman bahan tambang atau pertambangan), tentunya juga memiliki pemahaman tentang Manajemen atas Energi itu sendiri sebagai suatu entitas. Energi menggambarkan kompleksitas sistem sosio-ekonomi tertentu. Pola dan struktur energi berubah dengan cepat sesuai dengan penyesuaian pasar dan teknologi. Bagaimana menyusun dan mengorganisasikan informasi energy dalam kerangka konsisten. Untuk mempelajari Manajemen Kontrak Energi sebagai suatu bentuk pengelolaan proyek konstruksi-energi di Indonesia, baiknya melihat studi kasus putusan hukum PT. PERTAMINA (Persero) vs KARAHA BODAS Co. LLC. (Bersambung).

(*) Dosen (bidang Hukum-Ekonomi-Energi), Energy Program Scholar, In-house Corporate Lawyer, Mediator dan Trainer.